Sekda Barsel Pimpin Rapat Awal Penyusunan Program CSR PT Adaro Dan Mitra Kerja
Barito Selatan // Khabarindonesia.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Selatan, Eddi Purwanto, AP., SH., M.Si., memimpin rapat awal penyusunan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia bersama mitra kerja. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ini digelar pada Rabu, (26/2/2025).
Hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Rahmat Nuryadin, SH., MH., Kepala Dinas Pendidikan Syahdani, Pelaksana Teknis (Plt) Dinas Kesehatan, Camat Dusun Hilir, Camat Jenamas, serta perwakilan dari PT Adaro Indonesia dan mitra kerja.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat No. 0171-Al-1-2025 tertanggal 21 Februari 2025, yang membahas laporan pelaksanaan CSR tahun 2024 serta rencana program CSR tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sekda Barsel Edy Purwanto menyampaikan apresiasi kepada PT Adaro Indonesia dan mitra kerja atas kontribusinya dalam membantu pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, khususnya di Kecamatan Dusun Hilir (Mengkatip) dan Kecamatan Jenamas yang termasuk dalam wilayah prioritas atau Ring I perusahaan.
“Kami melakukan rapat awal penyusunan program CSR tahun 2025. Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Barito Selatan mendapatkan alokasi dana CSR dari PT Adaro dan mitra kerja sebesar kurang lebih Rp 5,6 miliar, meningkat sekitar Rp 400 juta dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Edy Purwanto kepada awak media usai rapat.
Ia menegaskan bahwa program CSR ini tetap berfokus pada wilayah Ring I, sesuai dengan regulasi yang mengutamakan daerah terdekat dengan operasional perusahaan.
“Tentu ini menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa daerah paling dekat atau Ring I menjadi prioritas utama dalam program CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edy Purwanto menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya adalah merangkum kembali usulan program, termasuk masukan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memastikan program yang diajukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan menjadi rancangan final yang siap diimplementasikan. (Gilang)
